Sidoarjo — Tepat di peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Workshop Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Layanan Kesehatan untuk Kontribusi Optimal dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Daerah Tahun 2024 (28/10).
Workshop tersebut berlangsung di Aula Argopuro BPKP Provinsi Jawa Timur Lantai 2 dan dihadiri oleh Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyo, Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (PWU Jatim) Erlangga Satriagung, serta beberapa Direksi BUMD dan BLUD Layanan Kesehatan.
Pemerintah Daerah terus mendorong BUMD berkinerja sehat agar dapat saling bersinergi, tidak hanya antar BUMD tetapi juga dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun sektor swasta. Sejauh ini, penguatan BUMD Jatim secara konsisten telah dilakukan Pemprov Jatim melalui upaya pelaksanaan evaluasi berkala terhadap seluruh kinerja BUMD sehingga kinerja di masing-masing BUMD bisa bekerja secara efektif maupun preventif.
 |
 |
|---|
Tak hanya itu, BUMD Jatim juga diminta untuk secara aktif mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Proyek KPBU Spam Umbulan oleh PT. Air Bersih (PTAB) Jatim, pengelolaan Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) oleh anak perusahaan PT JGU hingga Proyek Kawasan Industri Ngawi oleh PT. SIER.
Menurut Adhy Karyo pengelolaan BUMD dan BLUD yang baik adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Angka pendapatan Provinsi akan berkurang dengan undang-undang HKPD, maka tata kelola BUMD dan BLUD menjadi sangat krusial,” ujarnya
Adanya workshop ini diharapkan dapat mendorong BUMD dan BLUD Layanan Kesehatan agar berkontribusi dan memiliki visi yang sama dalam membangun ekonomi di Jawa Timur. Guna mendorong hal tersebut, Adhy Karyo menekankan perlunya penguatan tata kelola korporasi, termasuk dalam hal manajemen risiko.
“Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk penguatan tata kelola BUMD, dibantu terus BPKP dalam melakukan evaluasi.” pungkasnya.(vir)
