Surabaya - BUMD memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan di daerah, termasuk menambah pundi-pundi pemasukan daerah untuk menyokong APBD. Untuk itu KPK berkolaborasi dengan Kemendagri, BPKP dan Stranas PK menuntaskan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan BUMD.
Rakor Pemberantasan Korupsi Pada Sektor BUMD yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bank Jatim pada Kamis (13/6) turut dihadiri oleh Dirut PT PWU Jatim Erlangga Satriagung.
Erlangga datang bersama dengan divisi Sekper, Legal, SPI, Manajemen Risiko dan Keuangan untuk mengikuti acara ini sehingga nantinya pelaksanaan pencegahan korupsi dilingkungan perusahaan bisa dijalankan secara baik dan optimal.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama saat menjadi moderator dalam Rakor tersebut mengatakan bahwa kinerja BUMD masih banyak terindikasi proses tata kelola yang beraroma korupsi.
"Maka diperlukan trik dan langkah strategi yang bisa memperbaiki tata kelola, agar keberadaan BUMD bisa bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat serta jauh dari praktik korupsi." Ungkap Ujang.
|
|
|
|
