Surabaya — Pemerintah Kota Tarakan melakukan kunjungan studi tiru ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya memperkuat kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya. Kunjungan ini melibatkan jajaran direksi dan manajemen dari sejumlah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pemkot Tarakan, meliputi Perumda Air Minum (PDAM), Perumda Agrobisnis, Aneka Usaha, Energi Mandiri, serta Telekomunikasi dan Media. Rombongan tersebut disambut oleh jajaran Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur dan perwakilan BUMD milik Pemprov Jatim pada Rabu, 3/12 di Ruang Rapat Biro Perekonomian lantai 3 Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya.
Sebagai salah satu BUMD terbesar di Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim hadir untuk memberikan paparan terkait tata kelola perusahaan, transformasi usaha, serta ekosistem BUMD di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berbagi pengalaman ini dipandu oleh Koordinator Substansi Kebijakan dan Sarana Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Kombong Pasulu, yang menjelaskan peran strategis BUMD dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Dalam sesi pemaparan, Direktur PT PWU Jatim, Isma Swadjaja, menjelaskan perjalanan perusahaan mulai dari struktur organisasi, lini bisnis, perubahan model pengelolaan, hingga strategi penguatan tata kelola yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menggambarkan bagaimana ekosistem BUMD Jawa Timur berkembang melalui berbagai pendekatan bisnis, kemitraan strategis, serta inovasi pembiayaan yang memungkinkan BUMD tetap adaptif menghadapi tantangan ekonomi.
Isma menuturkan bahwa PT PWU Jatim tengah mendorong tata kelola yang lebih transparan dan profesional, termasuk penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aktivitas perusahaan. Hal ini diwujudkan melalui pembenahan sistem kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi unit usaha sehingga perusahaan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Diskusi berlangsung interaktif. Peserta dari Pemkot Tarakan serta jajaran Perumda mengajukan berbagai pertanyaan yang sebagian besar terkait tantangan pengelolaan BUMD yang umum terjadi di berbagai daerah. Salah satu tema yang mencuat adalah permodalan perusahaan. Banyak Perumda menghadapi keterbatasan modal dalam pengembangan usaha, sehingga strategi pendanaan menjadi isu penting. PT PWU Jatim memaparkan sejumlah opsi pembiayaan, termasuk pemanfaatan pinjaman berbasis proyek dari perbankan, serta alternatif non-perbankan seperti modal ventura yang semakin relevan bagi BUMD yang ingin tumbuh lebih agresif.
Selain itu, perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) turut menjadi perhatian. Transformasi bentuk badan hukum dianggap mampu menghadirkan fleksibilitas lebih besar dalam pengembangan usaha, membuka ruang investasi, dan mempermudah akses pendanaan. Dalam forum ini, PT PWU Jatim memaparkan contoh-contoh implementasi model usaha yang lebih dinamis setelah BUMD bertransformasi menjadi PT.
Sistem pengadaan barang dan jasa juga menjadi pembahasan penting. Peserta ingin memahami bagaimana BUMD di Jawa Timur menerapkan mekanisme pengadaan yang efisien namun tetap patuh pada regulasi. PT PWU Jatim menjelaskan bahwa pengadaan di lingkungan BUMD dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian, serta merujuk pada pedoman yang telah diatur oleh pemerintah.
Tak kalah menarik, topik mengenai restrukturisasi BUMD yang berkinerja kurang sehat turut menjadi sorotan. Banyak daerah menghadapi tantangan serupa, sehingga peserta ingin mengetahui pendekatan yang diterapkan di Jawa Timur. PT PWU Jatim menjelaskan bahwa proses restrukturisasi harus dilakukan berdasarkan kajian ahli yang komprehensif serta melalui penilaian kesehatan BUMD menggunakan instrumen evaluasi kinerja, termasuk acuan Kepmen BUMN No. 100 Tahun 2002. Restrukturisasi, menurut Isma, tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada penataan organisasi, manajemen risiko, dan strategi bisnis jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Isma Swadjaja menegaskan bahwa setiap upaya penataan dan pengembangan BUMD harus dilakukan dengan perencanaan matang dan landasan kebijakan yang benar. “Penguatan tata kelola bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan pondasi bagi keberlanjutan perusahaan. Setiap keputusan harus berbasis data, kajian, dan analisis yang akurat agar mampu memberikan manfaat optimal bagi daerah,” ujarnya.
Kunjungan studi tiru Pemkot Tarakan ini diharapkan menjadi momentum positif dalam memperkuat hubungan antar-daerah serta membuka ruang kolaborasi lintas BUMD. Melalui tukar pengalaman dan pemahaman praktik terbaik, Pemkot Tarakan dan seluruh Perumda yang hadir diharapkan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan, dan memperluas peluang investasi di masa mendatang.
|
|
|
|
