KABUPATEN MADIUN – Kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui berbagai program bantuan sosial. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Madiun, Minggu (6/7), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan total bantuan senilai Rp5.935.850.900. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Kantor Bupati Madiun, disaksikan para penerima manfaat serta jajaran perangkat daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyaluran zakat produktif dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. BUMD Jatim memberikan sumbangsihnya berupa bantuan zakat produktif sebesar Rp25 juta yang disalurkan kepada 50 pelaku usaha ultramikro, masing-masing menerima Rp500 ribu. Bantuan ini ditujukan sebagai modal usaha produktif skala ultramikro, agar pelaku usaha dapat mengembangkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
Penyaluran zakat salah satunya dilakukan langsung oleh Direktur PT PWU Jatim, Isma Swadjaja, yang menegaskan bahwa zakat ini bukan hanya amal sosial, tetapi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap zakat ini dapat mendorong semangat usaha warga dan membantu mereka membangun kemandirian ekonomi,” ujar Isma.
Selain PT PWU, sejumlah BUMD lain juga turut hadir dan berperan dalam mendukung program sosial Pemprov Jatim, di antaranya PT Bank Jatim, PT BPR Jatim, PT Jamkrida Jatim, PT Jatim Grha Utama, PT Petrogas Jatim Utama, PT SIER, dan PT Air Bersih Jatim. Keterlibatan mereka mencerminkan sinergi strategis antara Pemerintah Daerah dan Korporasi milik daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Gubernur Khofifah mengapresiasi kontribusi BUMD Jatim yang secara konsisten terlibat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan.
“BUMD bukan hanya motor ekonomi, tapi juga pilar penting dalam menciptakan keadilan sosial. Zakat produktif ini adalah bentuk kehadiran negara melalui BUMD,” tegasnya.
Tak hanya zakat produktif, dalam kesempatan tersebut juga disalurkan berbagai bantuan sosial lainnya yang berasal dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya:
• Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp3.136.000.000 untuk 1.568 lansia (masing-masing menerima Rp2 juta per tahun)
• Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp396 juta untuk 110 penerima
• Program Kewirausahaan Inklusif (KIP PPKS Jawara) Rp21 juta untuk 7 penerima
• Bantuan permakanan bagi LKSA dan LKSLU senilai Rp465.375.000 untuk total 51 lembaga dan lansia
• BLT DBHCHT senilai Rp306.282.900 untuk 231 buruh pabrik rokok
• Bantuan alat bantu mobilitas senilai Rp95.393.000 untuk 21 lansia dan disabilitas
• BOP Pilar Sosial (TKSK, Tagana, SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas) senilai Rp550.800.000 untuk 148 orang
• Bantuan penguatan desa dari Dinas PMD Jatim senilai Rp940 juta, termasuk:
o Rp400 juta untuk 4 desa melalui program BUMDes
o Rp100 juta untuk 2 desa program Desa Berdaya
o Rp340 juta untuk pemberdayaan perempuan melalui Program Jatim Puspa
Dengan total anggaran hampir Rp6 miliar, program ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga aksi langsung di tengah masyarakat.
“Semoga semua bantuan ini mampu memberikan dorongan nyata dalam kehidupan masyarakat. Kami ingin mereka tidak hanya terbantu, tetapi juga semakin mandiri dan berdaya,” Pungkas Gubernur Khofifah (/*win)
|
|
|---|
